JAKARTA – Pemerintah akan mulai mengimplementasikan sejumlah kebijakan strategis baru pada Juni 2026, di antaranya kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sebesar 100 persen di perbankan nasional serta pembentukan badan ekspor satu pintu PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memberikan dampak besar terhadap perekonomian nasional, baik dari sisi penguatan devisa negara maupun tantangan terhadap dunia usaha dan iklim investasi.
Kepala Ekonom PermataBank, Josua Pardede, menilai kebijakan DHE SDA dapat memperkuat pasokan dolar Amerika Serikat di dalam negeri sekaligus membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global.
“Dalam konteks rupiah yang sedang tertekan, kebijakan ini dapat menjadi bantalan karena devisa ekspor tidak langsung kembali berputar di luar negeri,” ujar Josua, Kamis (28/5/2026).
Melalui aturan baru tersebut, eksportir nonmigas diwajibkan menempatkan 100 persen devisa hasil ekspornya di sistem keuangan Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Sementara sektor migas diwajibkan menahan minimal 30 persen DHE SDA di dalam negeri.
Menurut Josua, kebijakan ini berpotensi memperkuat cadangan devisa nasional, menjaga surplus neraca pembayaran, serta meningkatkan likuiditas valuta asing di pasar domestik.
Selain itu, pembentukan badan ekspor PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) juga diyakini dapat memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis seperti batu bara, crude palm oil (CPO), hingga ferro alloy.
Dengan skema ekspor satu pintu, pemerintah diharapkan mampu memperketat pengawasan pelaporan ekspor, mengurangi praktik under invoicing, meningkatkan kepatuhan pajak, serta memperbesar penerimaan negara.
“Semangat utamanya adalah meningkatkan penerimaan negara, khususnya penerimaan perpajakan,” jelas Josua.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa implementasi kebijakan tersebut juga menyimpan sejumlah risiko yang harus diantisipasi secara serius oleh pemerintah.
Menurutnya, kewajiban retensi DHE SDA berpotensi menekan arus kas eksportir karena pelaku usaha tetap membutuhkan devisa untuk berbagai kebutuhan operasional seperti impor bahan baku, pembayaran utang luar negeri, dividen, biaya logistik, hingga asuransi.
“Kewajiban retensi yang terlalu ketat dapat membuat biaya pendanaan meningkat dan kelincahan bisnis eksportir berkurang,” katanya.
Di sisi lain, implementasi badan ekspor satu pintu melalui PT DSI juga dinilai berisiko menimbulkan hambatan administrasi apabila tata kelola tidak dilakukan secara cepat dan transparan.
Josua menilai ekspor komoditas strategis membutuhkan kepastian kontrak, kecepatan layanan, dan fleksibilitas tinggi dalam proses bisnis internasional.
“Jika tata kelolanya tidak sangat rapi, bisa mengganggu hubungan dengan pembeli luar negeri dan juga mengganggu kelancaran ekspor,” ujarnya.
Pemerintah diketahui memberikan masa transisi implementasi PT DSI mulai 1 Juni hingga paling lambat 31 Desember 2026, sebelum nantinya seluruh ekspor komoditas strategis diarahkan melalui badan ekspor tersebut mulai 1 Januari 2027.
Menurut Josua, dampak akhir kebijakan ini terhadap ekonomi nasional akan sangat ditentukan oleh kualitas implementasi di lapangan.
Dalam skenario positif, kebijakan tersebut mampu memperkuat stabilitas rupiah, menjaga surplus perdagangan, memperbaiki tata kelola ekspor, dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap ketahanan ekonomi Indonesia.
Namun dalam skenario negatif, hambatan teknis, birokrasi yang lambat, hingga ketidakpastian aturan justru berpotensi memperlambat ekspor, mempersempit surplus perdagangan, dan menurunkan kepercayaan investor asing.
“Pasar tidak hanya menilai tujuan kebijakan, tetapi juga cara pelaksanaan dan kepastian aturannya,” tegas Josua.
Ia pun meminta pemerintah memastikan tiga hal penting dalam masa transisi kebijakan tersebut.
Pertama, masa transisi harus dimanfaatkan untuk menyelesaikan persoalan teknis terkait dokumen, sistem, kontrak, dan alur pembayaran ekspor.
Kedua, badan ekspor PT DSI harus transparan dalam aspek biaya layanan, waktu proses, tanggung jawab hukum, hingga mekanisme penyelesaian sengketa.
Ketiga, aturan DHE SDA harus tetap memberikan ruang fleksibilitas bagi eksportir untuk memenuhi kebutuhan operasional bisnisnya agar tidak mengalami tekanan likuiditas.
“Jika tiga hal ini dijaga, dampaknya bisa positif bagi stabilitas rupiah dan neraca eksternal. Tetapi jika pelaksanaannya kaku, lambat, dan tidak transparan, kebijakan ini berisiko menekan ekspor dan memperburuk persepsi investor terhadap kepastian usaha Indonesia,” pungkasnya.
Fredy Legito
0 Komentar