KETAPANG, KALIMANTAN BARAT – 31 Mei 2026 – Pemerintah Kabupaten Ketapang menerbitkan Surat Edaran terkait pelaksanaan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sebagai respons atas berbagai keluhan dan laporan masyarakat mengenai masih adanya pembelian TBS yang belum sepenuhnya mengacu pada harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Kebijakan tersebut diambil sebagai upaya melindungi kepentingan petani kelapa sawit, khususnya petani swadaya, yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat di Kabupaten Ketapang.
Pemerintah Kabupaten Ketapang menilai praktik pembelian TBS di bawah harga yang telah ditetapkan berpotensi merugikan petani dan dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor perkebunan kelapa sawit.
Surat Edaran tersebut juga merupakan tindak lanjut dari arahan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, dalam rangka memperkuat perlindungan terhadap petani kelapa sawit serta memastikan tata niaga komoditas sawit berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemerintah menegaskan bahwa perusahaan maupun pabrik kelapa sawit yang melakukan pembelian TBS di bawah harga yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui surat edaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Ketapang kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan kepentingan petani dan keberlangsungan investasi perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu sektor strategis daerah.
Seluruh perusahaan pengolahan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Kabupaten Ketapang diharapkan mematuhi ketentuan harga pembelian TBS yang telah ditetapkan pemerintah, menerapkan prinsip kemitraan yang adil dan saling menguntungkan, serta turut mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Selain itu, seluruh camat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan kepala desa diminta untuk melakukan pemantauan serta pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan harga pembelian TBS di wilayah masing-masing.
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran terhadap ketentuan harga yang berlaku, pemerintah meminta agar segera dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Pemerintah berharap melalui penerbitan Surat Edaran ini, seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama mendukung terciptanya tata kelola perkebunan kelapa sawit yang sehat, berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan.
Dengan demikian, manfaat pembangunan dan pertumbuhan sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Ketapang diharapkan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat, khususnya para petani yang menjadi tulang punggung sektor tersebut.
Reporter : Fredy Legito
Ketapang, Kalimantan Barat | 31 Mei 2026
0 Komentar