Breaking News

Bareskrim Geledah Kantor dan Gudang PT MMS, Usut Dugaan Manipulasi Data Ekspor Sawit


JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri terus mendalami dugaan manipulasi data ekspor atau praktik under invoicing yang diduga dilakukan oleh perusahaan eksportir sawit, PT MMS.

Sebagai bagian dari proses penyidikan, penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang terkait dengan aktivitas perusahaan tersebut pada Jumat (29/5/2026).

Kasubdit I Dittipidter Bareskrim Polri, Kombes Pol. Setyo K. Heriyatno, memimpin langsung penggeledahan di kantor PT MMS yang berlokasi di Jalan Ampera IV, Pademangan, Jakarta Utara. Selain itu, penyidik juga melakukan penggeledahan di gudang milik perusahaan yang berada di kawasan Pergudangan Laksana, Tangerang, Banten.

Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas ekspor perusahaan. Barang bukti yang disita antara lain dokumen perusahaan, dokumen invoice, dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), serta sejumlah unit CPU komputer.

“Kami masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap dokumen-dokumen yang ditemukan saat penggeledahan untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang terjadi,” ujar Kombes Pol. Setyo K. Heriyatno dalam keterangan resminya.

Penyidik menduga adanya praktik manipulasi data ekspor yang bertujuan mengurangi nilai sebenarnya dari barang yang diekspor atau yang dikenal dengan istilah under invoicing. Praktik tersebut diduga dilakukan untuk melaporkan nilai transaksi yang lebih rendah dari nilai sebenarnya.

Menurut penyidik, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah signifikan karena adanya perbedaan antara nilai transaksi riil dengan nilai yang dilaporkan dalam dokumen ekspor.

Bareskrim Polri menegaskan akan terus menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut, termasuk pihak yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan ekspor.

“Kami akan mendalami siapa saja yang bertanggung jawab dalam perkara ini serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional,” tegas Setyo.

Polri juga menegaskan komitmennya untuk menindak tegas berbagai bentuk pelanggaran hukum di sektor perdagangan dan ekspor komoditas strategis nasional, termasuk praktik manipulasi data ekspor crude palm oil (CPO) yang berpotensi merusak tata kelola perdagangan Indonesia.

Kasus dugaan manipulasi data ekspor tersebut kini telah resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan, pengumpulan alat bukti permulaan, serta gelar perkara.

Penyidikan masih terus berlangsung guna mengungkap seluruh fakta, pihak yang terlibat, serta potensi kerugian negara yang ditimbulkan akibat praktik tersebut.

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.