PONTIANAK – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sepakat memperketat pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya pada kegiatan proyek di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Langkah sinergis tersebut diambil untuk mengantisipasi tingginya risiko kebocoran anggaran serta potensi penyalahgunaan dalam pelaksanaan proyek pemerintah, terutama terkait dugaan praktik setoran atau fee proyek pengadaan barang dan jasa yang diduga ditentukan secara ilegal oleh oknum tertentu di lingkaran eksekutif maupun legislatif.
Dugaan Fee Proyek 10–15 Persen
Dalam keterangan yang dihimpun dari pelaku usaha, seorang kontraktor berinisial Y mengungkap adanya dugaan praktik fee proyek yang dibebankan kepada rekanan.
Ia menyebut besaran setoran ilegal tersebut berkisar antara 10 hingga 15 persen dari nilai proyek.
“Besaran fee atau setoran ilegal yang ditentukan para mafia proyek sekitar 10 sampai 15 persen,” ungkap sumber berinisial Y, yang mengaku sebagai pelaku usaha dan kontraktor yang terdampak praktik tersebut.
Menurutnya, sektor proyek pengadaan infrastruktur serta pengadaan barang dan jasa di organisasi perangkat daerah (OPD) masih menjadi area rawan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk persekongkolan.
Ia juga menilai praktik tersebut berjalan sistematis dan sulit terdeteksi meski pengawasan dari berbagai pihak terus dilakukan.
Analisis Lembaga Antikorupsi
Koordinator Lembaga Investigation and Analysis Corruption Team, Yayat Darmawi, mengungkapkan pihaknya menerima laporan dari kontraktor berinisial Y terkait dugaan pemaksaan setoran ilegal dalam proyek pemerintah.
Menurutnya, praktik fee proyek ilegal merupakan bentuk kejahatan yang bersifat masif, terstruktur, dan terorganisir secara tersembunyi sehingga sulit diungkap secara objektif.
“Setoran proyek secara ilegal ini merupakan lingkaran setan yang dimainkan oleh para pelaku profesional di sektor proyek pemerintah. Polanya sudah terintegrasi mulai dari perencanaan, pengusulan, penganggaran hingga penentuan pemenang proyek,” ujarnya.
Ia menambahkan, pola tersebut diduga melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak yang telah menempatkan peran masing-masing dalam setiap tahapan pengadaan.
Sorotan Terhadap Penegakan Hukum
Yayat juga menilai bahwa tantangan penegakan hukum terhadap praktik mafia proyek masih menghadapi dilema.
Menurutnya, keberanian untuk mengungkap dan menuntaskan kasus dugaan mafia proyek dinilai belum berjalan maksimal di wilayah Kalimantan Barat saat ini.
“Tantangan penegakan supremasi hukum masih dalam situasi dilema, karena keberanian mengungkap dan menuntaskan kasus mafia proyek belum terlihat maksimal,” pungkasnya.
Sumber: LSM Tindak
0 Komentar