KUBU RAYA — Lima tahun bukan waktu yang singkat. Namun, surat permohonan Pemerintah Desa Limbung untuk memanfaatkan lahan di belakang Kantor Desa Limbung sebagai kebun PKK disebut belum mendapatkan jawaban dari pihak Angkasa Pura II Supadio.
Kondisi tersebut membuat Kepala Desa Limbung, Wiyono, mengaku kecewa. Menurutnya, permohonan penggunaan lahan telah diajukan sejak 2020, tetapi hingga 2025 belum ada kejelasan mengenai apakah permohonan tersebut disetujui, ditolak, atau masih dalam proses.
Persoalan ini kemudian menjadi perhatian karena lahan yang dimaksud disebut berada tepat di belakang Kantor Desa Limbung dan berbatasan dengan area yang dikuasai Angkasa Pura II.
Wiyono menilai, apabila secara hukum dan administrasi lahan tersebut memang memungkinkan untuk dimanfaatkan, keberadaannya akan lebih bermanfaat apabila dapat digunakan untuk kegiatan produktif masyarakat.
“Kami sudah bersurat sejak 2020, tapi sampai hari ini belum ada jawaban. Padahal tanah itu dibiarkan semak, tidak digunakan. Sementara masyarakat kami siap memanfaatkannya untuk kebun dan tanaman pangan,” ujar Wiyono, Kamis (9/10/2025).
Lima Tahun Menunggu Kepastian
Permintaan Pemerintah Desa Limbung bukan disebut untuk kepentingan pribadi. Lahan tersebut direncanakan dimanfaatkan sebagai kebun PKK dan tanaman pangan yang dapat mendukung pemberdayaan masyarakat serta ketahanan pangan di tingkat desa.
Namun, yang menjadi persoalan utama bagi pemerintah desa bukan sekadar soal boleh atau tidaknya lahan digunakan.
Yang dipertanyakan adalah kepastian atas permohonan yang telah disampaikan sejak 2020.
Apakah permohonan tersebut telah diterima dan diproses?
Apakah terdapat persyaratan administrasi yang belum dipenuhi?
Apakah status dan peruntukan lahan tidak memungkinkan untuk digunakan?
Atau masih terdapat pertimbangan lain dari pihak pengelola aset?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian.
Pernah Dimanfaatkan untuk Ketahanan Pangan
Wiyono mengatakan, pada periode sebelumnya lahan tersebut sempat dimanfaatkan warga untuk menanam padi sebagai bagian dari kegiatan ketahanan pangan.
Namun, aktivitas tersebut kemudian berhenti dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut Wiyono, penghentian pemanfaatan itu juga belum disertai kejelasan yang diketahui pemerintah desa mengenai alasan dan status pemanfaatan lahan selanjutnya.
“Presiden kita selalu menegaskan pentingnya memperluas ketahanan pangan nasional. Tapi di sini, lahan negara justru dibiarkan terbengkalai. Sementara masyarakat di sekitar sangat membutuhkan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk kembali meminta kejelasan dari pihak terkait.
Jika lahan memang merupakan aset atau berada dalam penguasaan badan usaha milik negara, tentu terdapat ketentuan mengenai pengelolaan dan pemanfaatannya. Karena itu, permohonan desa idealnya dijawab melalui mekanisme administrasi yang jelas.
Bukan Meminta untuk Kepentingan Pribadi
Wiyono menegaskan bahwa Pemerintah Desa Limbung tidak mengajukan permohonan untuk kepentingan pribadi.
Rencana pemanfaatan diarahkan untuk kegiatan kebun PKK, tanaman pangan dan pemberdayaan masyarakat.
Ia juga mengaitkan hal tersebut dengan amanat konstitusi mengenai pengelolaan sumber daya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Tanah, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Masyarakat Desa Limbung ini bagian dari rakyat Indonesia. Angkasa Pura II juga milik negara, milik publik. Jadi sudah semestinya bisa bersinergi,” ujarnya.
Namun demikian, pemanfaatan lahan milik atau dalam penguasaan suatu badan tetap membutuhkan dasar hukum dan persetujuan dari pihak yang berwenang. Karena itu, tuntutan utama pemerintah desa saat ini adalah kepastian dan kejelasan administrasi, bukan mengambil alih lahan tanpa prosedur.
Angkasa Pura II Diharapkan Buka Kejelasan
Lima tahun tanpa jawaban menjadi titik yang dipersoalkan pemerintah desa.
Pihak Desa Limbung berharap Angkasa Pura II Supadio dapat memberikan penjelasan resmi mengenai status permohonan tersebut sekaligus menjelaskan apakah lahan dimaksud dapat dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat.
“Kami hanya ingin memanfaatkan lahan itu untuk hal yang produktif, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk pemberdayaan warga melalui kebun PKK,” tutup Wiyono.
Kini publik menunggu kejelasan dari pihak Angkasa Pura II Supadio.
Sebab, persoalan yang muncul bukan hanya mengenai sebidang lahan yang dipenuhi semak belukar, tetapi juga mengenai bagaimana permohonan pemerintah desa terhadap aset yang berada di sekitar fasilitas negara diproses, dijawab, dan dipertanggungjawabkan secara administratif.
Jika terdapat alasan hukum, teknis, keamanan, tata ruang, atau kepentingan operasional yang membuat lahan tidak dapat dimanfaatkan, penjelasan tersebut tentunya dapat menjadi jawaban bagi Pemerintah Desa Limbung dan masyarakat.
Sebaliknya, apabila pemanfaatan memungkinkan, masyarakat tentu berharap terdapat mekanisme kerja sama yang jelas, transparan, dan sesuai ketentuan.
Hingga berita ini disusun, bahan yang tersedia belum memuat tanggapan resmi dari pihak Angkasa Pura II Supadio terkait permohonan penggunaan lahan tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Angkasa Pura II maupun pihak terkait lainnya.
0 Komentar